Ujian Nasional tak henti menuai pro dan kontra. Suara pro datang dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan Ujian Nasional, ditambah pihak-pihak tertentu yang sepaham dengan pola pikir pemerintah. Argumen yang paling sering dikemukakan adalah Ujian Nasional diperlukan sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional sekaligus standarisasi pendidikan. Tanpa UN kata mereka, sulit memetakan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sementara itu suara kontra datang dari praktisi dan pakar pendidikan. Dengan kata lain, penolakan terhadap UN dilakukan oleh pihak yang mengalami dan mengelola langsung proses pendidikan di sekolah dan pihak yang secara teoritis dan akademik banyak memahami permasalahan pendidikan. Argumen yang sering dikemukakan adalah kebijakan UN tidak senafas dengan ruh pendidikan. UN bertentangan dengan otonomi pendidikan. UN menyalahi hakikat pendidikan yang seharusnya menghargai semua potensi anak, tidak sekadar aspek kognitif yang diangkakan. UN menghilangkan makna belajar selama 3 tahun. Hanya dengan 12 jam untuk siswa SMA/SMK/MA, dan 8 jam untuk siswa SMP/MTS, belajar 3 tahun menjadi dinilai gagal seperti yang kini dialami oleh ratusan ribu siswa di negeri ini.

Dapat disimpulkan bahwa yang paling ditolak dari UN adalah pemosisiannya sebagai salah satu syarat lulus dari sekolah. Bukan UN sebagai sebuah proses ujian dan evaluasi. Dengan menjadikan UN sebagai salah satu syarat lulus dari sekolah, berarti kelulusan siswa yang menjadi kewenangan sekolah (baca: guru) “dirintangi” oleh UN ini. Inilah sesungguhnya menurut hemat penulis yang tidak secara cerdas dipahami oleh pemerintah. Dan inilah pula sebenarnya yang menjadi pangkal penolakan terhadap UN.

Lalu bagaimana dengan argumen pemetaan kualitas pendidikan? Benarkah tanpa UN pemerintah tidak bisa memetakan kualitas pendidikan? Bahkan pertanyaan paling pentingnya adalah, benarkah hasil UN merupakan potret sejati dan peta sebenarnya kualitas pendidikan di negeri ini? Rasanya untuk menjawab pertanyaan ini, kita jangan membodohi diri sendiri!

Sekali lagi, permasalahan UN bukan pada posisinya sebagai instrument pemetaan kualitas pendidikan, tetapi sebagai faktor penentu kelulusan siswa dari sekolah. Bila memang UN mau dijadikan cara untuk memotret kualitas pendidikan di negeri Indonesia, lakukanlah itu tanpa mereduksi dan mengintervensi kewenangan sekolah dalam menentukan kelulusan siswanya. Penentuan nilai minimal yang harus dicapai siswa dalam UN harus diposisikan sebagai angka harapan kualitas, bukan syarat lulus. Tanpa menghapus ketentuan lulus UN, sulit diharapkan terjadi perubahan yang justru lebih patut diharapkan, yaitu integritas siswa, guru, dan sekolah.

Pemerintah seharusnya juga lebih peka terhadap psikis siswa, guru, dan sekolah. Bayangkan, UN yang hanya 8 sampai 12 jam, dan hanya berkenaan dengan aspek kognitif, dan hanya mengakomodir sebagian kompetensi yang diberikan selama 3 tahun, menjadi penentu kelulusan setelah belajar 3 tahun, penentu keutuhan aspek siswa sebagai manusia, dan penentu dari semua kompetensi yang telah diupayakan. Belum lagi, kondisi real hasil UN sering kali tidak berkorelasi dengan kondisi keseharian siswa. Sampai UN 2010 ini masih saja terjadi siswa dengan prestasi harian selama 3 tahun baik, namun dalam UN gagal. Begitu pun sebaliknya. Pantaskah sistem dan fenomena UN yang semacam ini dijadikan cara untuk memetakan kualitas pendidikan negeri ini? Jangan-jangan kita malah menipu diri sendiri!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s